Gerbang Tani: Pajak Sembako Tak Adil Dan Mengancam Nasib Petani Dan Nelayan

Ketua DPW Gerbang Tani Jawa Tengah, Chamim Irfani/RMOLJateng

Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako mendapat pertentangan dari kalangan petani dan nelayan.

Ketua DPW Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Jawa Tengah, Chamim Irfani meminta kebijakan itu dikaji ulang karena akan memberatkan kehidupan petani.

"Rencana ini perlu dikaji ulang, saat ini masih dalam situasi pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Hal ini dapat berimbas bagi kelangsungan hidup rakyat, terutama petani dan nelayan," kata Chamim diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (11/6).

Baginya, rencana tersebut sama sekali tidak memberikan rasa keadilan. Di saat jika orang kaya diberi relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga nol persen, rakyat kecil justru kenaikan pajak.

"Seharusnya para petani dan nelayan diberi stimulus karena sudah bersusah payah menyediakan pangan nasional, bukan malah dibebani PPN," imbuh Chamim.

Chamim sependapat dengan statemen Dewan Pembina Gerbang Tani, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyatakan bahwa rencana mengenakan PPN bagi bahan pokok harus dikaji ulang.

"Jika sembako terkena PPN, maka akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya belinya dan perekonomian makin sulit untuk bangkit," ungkapnya.

Untuk itu, DPW Gerbang Tani Jawa Tengah meminta pemerintah kembali mempertimbangkan rencana pengenaan PPN pada kebutuhan pokok. Pemerintah seharusnya melindungi dan menyejahterahkan rakyat.

"Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang meminta dan menuntut negara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya," tutup Chamim.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42