Farah.ID
Farah.ID

Gemura Ingatkan Arab Saudi Tidak Politisasi Kuota Haji, Apalagi Terkontaminasi AS

LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Jumat, 11 Juni 2021, 20:17 WIB
Gemura Ingatkan Arab Saudi Tidak Politisasi Kuota Haji, Apalagi Terkontaminasi AS
Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura)/Ist
Keputusan pemerintah Arab Saudi yang belum membuka pintu untuk Indonesia dalam kebijakan haji masih disoal.

Terlebih di tengah larangan tersebut, pemerintah Arab Saudi justru memberi tiket masuk kepada 11 negara lain.

"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya pemerintah kerajaan Arab Saudi memperbolehkan Calon Jemaah Haji (CJH) dari Indonesia. Bukan malah mengeluarkan kebijakan hanya 11 negara yang boleh berkunjung ke sana," kata Sekjen DPP Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura), Nizar Chaeroni, Jumat (11/6).

Nizar menduga, ada upaya politisasi oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi terhadap penyelengaraan ibadah haji. Salah satu yang terlihat yakni saat mengatakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berbohong.

Padahal, yang disampaikan Sufmi Dasco bermaksud ingin memastikan Indonesia dapat kouta haji.

"Saya melihat jika ini adalah politik, punya agenda apa Dubes kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia? Tampak sekali jika Dubes Arab Saudi ada agenda lain di sini," tambahnya.

Ia mengingatkan kepada kerajaan Arab Saudi untuk tidak menjadikan ibadah haji sebagai kepentingan geopolitik kerajaan dengan menekan negara-negara Islam untuk mengikuti maunya kerajaan Arab Saudi agar mendapat kouta haji.

Menurut Nizar, semua orang sudah tahu jika kerajaan Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat yang notabene menjadi pendukung Israel dan pemerintah Indonesia dalam posisi yang membela Palestina dalam konflik Israel-Palestina.

Di sisi lain, sikap pemerintah Indonesia yang tak memberangkatkan jemaah haji adalah langkah tepat, mengingat hingga kini pemerintah Arab Saudi belum jelas dalam memutuskan soal kuota haji untuk Indonesia.

"Jadi pimpinan DPR RI dan Menteri Agama sudah melakukan hal yang tepat. Daripada tidak jelas dan terkesan mengemis, lebih baik dibatalkan," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA