Minta Polemik Dihindari, LaNyalla: Penggunaan Dana Haji Harus Transparan

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/RMOL

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap polemik seputar dana haji bisa diminimalisir.

LaNyalla meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih transparan.

LaNyalla menyampaikan hal tersebut menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat.

"Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik," tuturnya, Jumat (11/6).

Menurutnya, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi. Ia meminta BPKH lebih transparan menjelaskan ke masyarakat.

"Agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri," katanya.

Selain itu, investasi menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi. Dengan imbal hasil yang beragam.

Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen.

"Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat," katanya.

Penggunaan Dana Haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas.

Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, mantan Ketua Umum PSSI itu berharap langkah BPKH harus jelas dan transparan.

"Apalagi memang tugas BPKH tidak mudah. Mereka bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga harus ada terobosan. Selama bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak berpolemik, kita akan mendukung langkah tersebut," katanya.

BPKH sendiri harus menyediakan sekitar Rp 7 triliun dalam satu tahun untuk menutupi subsidi penyelenggaraan haji.

Selain itu, BPKH juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu dianggarkan Rp 2 triliun untuk jemaah.

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024, Voxpol Terka Ada Koalisi Alternatif Gabungan Agamis-Nasionalis
Politik

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024..

12 Juni 2021 17:59
Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?
Politik

Mungkinkah Muhammadiyah Dan ..

12 Juni 2021 17:04
Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi
Politik

Presiden Jokowi: Kunci Utama..

12 Juni 2021 16:40
Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe
Politik

Kementerian ESDM Akan Evalua..

12 Juni 2021 16:32
Lewat LHKP, PP Muhammadiyah Dorong Keterwakilan Perempuan Di Kancah Politik
Politik

Lewat LHKP, PP Muhammadiyah ..

12 Juni 2021 16:08
Tolak Pajak Sembako, Ferry Juliantono: Kalau Wagyu Yang Dipajaki Tidak Masalah
Politik

Tolak Pajak Sembako, Ferry J..

12 Juni 2021 15:58
Bukan Perang Bintang, Pilpres 2024 Cuman Lapangan Datar Jika PT Masih 20 Persen!
Politik

Bukan Perang Bintang, Pilpre..

12 Juni 2021 15:11
Jokowi Beri Sinyal Ke Megawati, Ganjar Layak Dipertimbangkan Jadi Capres PDIP
Politik

Jokowi Beri Sinyal Ke Megawa..

12 Juni 2021 14:59