Farah.ID
Farah.ID

Diingatkan Politikus PKS, Ribuan PMI Yang Kembali Ke Indonesia Jangan Sampai Jadi Pengangguran Terbuka

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Selasa, 15 Juni 2021, 12:53 WIB
Diingatkan Politikus PKS, Ribuan PMI Yang Kembali Ke Indonesia Jangan Sampai Jadi Pengangguran Terbuka
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net
Kembalinya ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 jangan sampai meningkatkan angka pengangguran terbuka di tanah air.

"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak menjadi pengangguran terbuka," ucap anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/6).

Politikus PKS ini menyarankan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker bisa diprioritaskan untuk sebagian PMI yang kembali ke Indonesia.

Kemudian pemerintah melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar nanti bisa dilanjutkan pengembangan potensi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta.

"Data awal ini penting dengan perlu ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker,” katanya.

Mufida oun mendesak pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tujuan PMI juga menyiapkan diri. Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru akan menjadi beban wilayah tersebut.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah,” ujarnya.

Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna PMI.

"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik saat kepulangan ke daerah masing-masing,” tutupnya.
EDITOR: AGUS DWI

ARTIKEL LAINNYA