Polemik Permenperin 3/2021, Komisi VI: Jangan Seret Petani Ke Agenda Politik Pragmatis

Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin berpandangan, jika disikapi secara jernih dan memahami substansinya, Permenperin 3/2021 sejatinya sebagai upaya membenahi industri gula tanah air dalam rangka menuju swasembada gula.

"Jadi bukan mengakomodir kepentingan segelintir kelompok yang selama ini tidak patuh terhadap aturan. Misalnya soal penyediaan lahan, penanaman tebu hingga pembinaan petani sebagai wujud menuju swasembada gula tidak pernah mereka lakukan," kata Mukhtarudin, Selasa (15/6).

Politisi Golkar ini memandang pabrik-pabrik gula berbasis tebu yang tidak melaksanakan kewajiban membuka perkebunan tebu perlu dievaluasi izinnya.

Oleh karena itu, suara-suara penolakan Permenperin tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan. Penolakan tersebut juga tidak substansial dan terlihat memiliki agenda tersembunyi.

"Janganlah para petani tebu kita dibawa-bawa ke dalam kepentingan politik pragmatis yang justru bertolak belakang dengan semangat swasembada kita," sindirnya.

Mukhtarudin juga menegaskan, penolakan yang dilakukan tidak memiliki cukup dasar dan alasan yang rasional. Sebab semua pemangku kepentingan terkait dan relevan, justru mendukung keberadaan Permenperin ini.

"Kalau mau bangun penolakan itu dengan argumen yang logis, jangan karena didorong oleh kekuatan segelintir pihak tertentu. Permenperin diterima semua stakeholder yang relevan, artinya memang aturan ini semangatnya jelas, yaitu menuju swasembada gula," tegasnya.

Gerakan penolakan sebelumnya dilakukan massa yang menggelar aksi damai istigosah bertajuk 'Istighotsah untuk Kesejahteraan Petani Tebu dan Pelaku UMKM Makanan Minuman di Jawa Timur', di Jawa Timur, Senin kemarin (14/6).

Hadir dalam Istighotsah tersebut Katib Syuriah PWNU Jawa Timur dan Ketua MUI Jatim, KH Syafruddin Syarif; Ketua Lakpesdam NU Jawa Timur, Listyono Santoso; Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Jawa Timur, Gus Ghufron Achmad Yani serta beberapa lainnya.