Konvensi Bukan Lucu-lucuan, Partai Nasdem Bisa Koalisi Dengan Golkar Atau PKB

Dalam serial diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan bertema "Menanti Kejutan Pilpres 2024" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL siang tadi, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya memperjelas arah politik partainya dalam menghadapi pilpres mendatang.

Di menegaskan, rencana Nasdem menggelar konvensi bukanlah dagelan. Namun, memiliki rencana-rencana teknis yang akan segera direalisasikan pengurus partai.

Pasalnya, Willy menyatakan bahwa Nasdem sadar harus menjalin koalisi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan atau presidential threshold yang ditetapkan dalam UU Pemilu.

Itu, katanya menjadi hal utama yang dilakukan Partai Nasdem sebelum menjalankan konvensi penjaringan calon presiden.

"Yang menjadi niscaya itu membangun koalisi, karena saya katakan ini (konvensi) kan bukan embel-embel. Ngapin buat konvensi sendiri lucu-lucuan. Nanti enggak bisa berangkat juga," ujar Willy saat pemaparan, Selasa (15/6).

Willy mengkalkulasi, Nasdem bisa menjalin koalisi dengan satu partai politik untuk membentuk satu poros baru menjelang 2024. Karena, berdasarkan ketentuan UU Pemilu, untuk mengajukan capres-cawapres parpol atau gabungan parpol harus punya 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen perolehan suara pada Pemilu sebelumnya.

Maka dari itu, Willy menyebutkan, partainya bisa menjalin koalisi dengan partai lain yang memperolehan suara yang lebih tinggi, misalnya dengan Partai Golkar atau PKB.

"Nasdem kalau suara DPR 11 persenan, kalau Nasdem sama PKB atau Golkar bisa cukup berdua (Nasdem-Golkar atau Nasdem-KB). PDI bisa sendiri kan. Tapi kalau yang ke bawah misalnya sama PKS, PPP itu butuh tiga partai," jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menyebutkan kalau Nasdem sudah membentuk Badan Pekerja Konvensi yang bertugas menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol, sebagai upaya pembentukan koalisi.

"Kita membangun yang namanya blok politik, maka sekarang di Nasdem konteksnya Badan Pekerja Konvensi yang kemudian bekerja untuk membangun komunikasi politik, nanti keputusan akhir di Ketua Umum (Surya Paloh)," ucapnya.