Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Hentikan Operasional PT DPM, Junimart Girsang: Investasi Harus Didukung, Tapi Keselamatan Warga Lebih Utama

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Sabtu, 19 Juni 2021, 14:37 WIB
Hentikan Operasional PT DPM, Junimart Girsang: Investasi Harus Didukung, Tapi Keselamatan Warga Lebih Utama
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang/Net
DPR RI bersama Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Sumut) dan Gubernur Sumut sepakat untuk menghentikan operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Kesepakatan untuk melarang kegiatan operasional pertambangan seng dan timah hitam yang dilakukan oleh PT DPM di Kabupaten Dairi, akan berlaku selama analisis dampak lingkungan (Amdal) belum selesai.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, keputusan itu sudah tepat karena lokasi tambang yang berada di zona rawan gempa dengan luas konsesi 24.636 Ha itu berpotensi mengancam keselamatan warga.

"Saya mendukung keberadaan investasi. Tetapi kepentingan masyarakat mesti saya utamakan. Maka selama Amdal belum selesai, aktivitas operasional PT DPM, harus dihentikan," ujar Junimart Girsang dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Dijelaskan Junimart, keputusan itu diambil sebagai kesimpulan kunjungan kerja Komisi II dengan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca bersama Forkopimda pada Kamis (17/6).

"Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Sebagai wakil rakyat yang dipercayakan, dipilih oleh rakyat maka wajib hukumnya saya konsisten memperjuangkan hak-hak  rakyat," tekan Junimart.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga mendesak agar fasilitas gudang bahan peledak dan bendungan penampungan limbah tambang (tailing) milik PT DPM, dibangun jauh dari permukiman warga.

"Silakan dibangun di kawasan hutan, jauh dari permukiman penduduk," desaknya.

Junimart yang juga Ketua Panja Pemberantasan Mafia Tanah DPR itu, menyinggung ganti rugi lahan masyarakat yang tak kunjung tuntas.

Dia menyoroti upaya pembatasan dari PT DPM terhadap warga yang ingin ke lahan pertanian serta kerusakan jalan Sidingkalang-Parongil yang juga diakibatkan operasional PT DPM.

"Bagaimana mungkin PT DPM bicara kesejahteraan rakyat, sedangkan jalan Sidikalang-Parongil hancur-hancuran?" herannya.

Sementara khusus kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Panca, Junimart meminta agar proaktif turun ke lapangan mengawasi hutan yang banyak dirambah oleh sekelompok orang. Salah satunya seperti hutan di Lae Pondom Kabupaten Dairi.

"Secara defacto< 30-50 meter dari sisi jalan utama kelihatan masih seperti hutan, setelah ditelisik kedalam pepohonan sudah leong semua alias gundul. Resapan air sudah tidak ada sehingga menimbulkan longsor dan banjir bandang," tandasnya.

ARTIKEL LAINNYA