Kepada Fraksi PAN, Delegasi Papua Ingin Kualitas Otonomi Khusus Ditingkatkan

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius dari rakyat Papua. Terutama soal revisi UU Otsus yang hanya dilakukan pada dua pasal saja.

"Karena persoalan Papua sangat kompleks menyangkut berbagai macam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena itu mereka menginginkan semau aspek yang menjadi perhatian kita hari ini harus menjadi bagian revisi UU tersebut," ujar Saleh di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

Persoalan kedua, kata Saleh, rakyat Papua menginginkan Otsus ini ditingkatkan dari segi kualitas. Masyarakat Papua juga menolak soal banyaknya usulan pemekaran provinsi di Bumi Cendrawasih.

"Mereka tidak menginginkan terlalu banyak pemekaran-pemekaran seperti itu tetapi yang ada hari ini. Sebetulnya harus ditingkatkan kesejahteraan, harus bagus," jelasnya.

"Persoalan-persoalan hak asasi manusia, pelanggaran HAM harus dituntaskan sehingga masyarakat dan rakyat Papua merasa bagian yang integral dengan Republik Indonesia. Untuk itu, kita harus memperhatikan persoalan itu," imbuh anggota Komisi IX DPR RI ini.

Terakhir, disampaikan Saleh, masyarakat Papua ingin terlibat aktif dalam pembahasan revisi UU Otsus. Artinya, revisi tidak hanya silakukan politisi di Jakarta saja.

"Bagaimana agar pelaksanaan revisi UU itu melibatkan sedapat mungkin rakyat Papua termasuk MPRP dan DPRP kemudian tentu saja DPR di Provinsi Papua, supaya masukan-masukan ini langsung konkrit dalam wujud nyata bisa direalisasikan secepatnya," tandasnya.