Farah.ID
Farah.ID

Usia Ibukota 494 Tahun, Jamiluddin Ritonga: Jakarta Perlu Kebijakan Berwawasan Lingkungan

LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Selasa, 22 Juni 2021, 02:19 WIB
Usia Ibukota 494 Tahun, Jamiluddin Ritonga: Jakarta Perlu Kebijakan Berwawasan Lingkungan
Pengamat komunikasi Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net
Tepat pada tanggal 22 Juni Ibukota Jakarta merayakan kelahirannya. Usianya menginjak 494 tahun.

Pengamat komunikasi Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kemajuan pembangunan fisik tampak begitu pesat.

Namun demikian, Jamiluddin menilai, pembangunannya terkesan kurang tertata baik. Akibatnya, Jakarta terkesan hanya seperti kampung yang luas, bukan selayaknya perkotaan modern.

"Penghuni Jakarta juga tampak semakin individualistis. Masing-masing mementingkan dirinya daripada kepentingan warga yang lebih luas," demikian kata Jamiluddin, Senin (21/6).

Dalam pandangan mantan Dekan Fikom IISIP ini, antara satu dan warga lainnya memang saling berinteraksi tapi tidak terlihat kehangatan.

Kata Jamiluddin, warga ibukota memiliki empati terhadap sesama warga tampak yang sangat rendah.

Padahal, kata Jamiluddin, slogan Jakarta adalah "maju kotanya bahagia warganya".

Slogan ini tentunya harus tercermin pada kemajuan kotanya. Selain tertata rapih dan terintegrasi, idealnya kota Jakarta bersahabat dan harmoni dengan lingkungan.

Kalau kondisi kotanya semacam itu, baru dimungkinkan bahagia warganya.

Jamiluddin kemudian mengusulkan untuk mewujudkan hal itu, Jakarta perlu mengeluarkan kebijakan yang berbasi lingkungan.

"Tampaknya perlu mengambil kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada lingkungan. Tujuannya agar kota Jakarta menyatu dengan lingkungan," demikian analisa Jamiluddin.

Dampak positif dari kebijakan berbasi lingkungan, tambah Jamiluddin adalah dapat meminimalisir emisi di Jakarta.

"Bahkan harmoni dengan lingkungan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi banjir," tandas Jamiluddin.

Selain itu, perlu diambil kebijakan komunikasi untuk menghilangkan sekat-sekat warga Jakarta, baik dilihat dari status sosial ekonomi dan etnis.

"Kebijakan komunikasinya diarahkan untuk membuka ruang komunikasi horizontal dan bottom up agar sekat-sekat perbedaan status sosial ekonomi diminimalkan," pungkas Jamiluddin.

ARTIKEL LAINNYA