Utang Pemerintah Numpuk, Rektor Paramadina Saran Ke Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi Di Atas Batasan Moderat

Berdasarkan audit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2020 yang dilakukan Badan pemeriksa Keuangan (BPK), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp.1.193,29 triliun.

Angka ini disebabkan realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun. Sementara realisasi belanja negaranya sebesar Rp.2.595,48 triliun.

Artinya, ada defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 947,7triliun atau 6,14 persen dari produk domestik bruto (PDB). realisasi defisit ini tercatat melebar dari realisasi sementara yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yaitu sebesar 6,09 persen.

Akibat selisih ini, BPK khawatir pemerintah tidak sanggup membayar utang dan termasuk bunganya. Karena, untuk membiayai defisit tersebut pemerintah telah menarik utang hingga 125,91 persen dari nilai defisit yang dikeluarkan tersebut.

Rektor Universitas Paramadina yang juga merupakan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menyarankan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai, besaran utang yang tercatat tersebut sudah kelewatan. Sehingga perlu adanya langkah konkret untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas batas moderat atau yang rata-rata terus berada di kisaran 5 persen.

"Saran untuk mengatasi utang adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di atas moderat dalam waktu cukup lama," ujar Didik kepada kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Akan tetapi, Didik memandang upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sulit diwujudkan pemerintah. Karena, di samping masalah penanganan pandemi Covid-19 yang tidak cukup baik, juga ada masalah lain yang erat kaitannya dengan penanganan masalah kesehatan itu, yaitu kepemimpinan politik.

"Sekarang krisis pandemi, yang juga penanganannya tidak cekatan karena ada masalah kapasitas kepemimpinan dan problem relasi politik yang rusak," bebernya.

Karena itu, Didik agak pesimis utang negara mampu dibayarkan pemerintah saat ini. Malah menurutnya, hal itu bakal menjadi beban bagi pemimpin di masa yang akan datang, dan rakyat Indonesia.

"Jadi, ekonom dan masyarakat akan menerima konsekuensi utang yang berat di masa yang akan datang. Lebih komplikasi lagi karena banyak oknum yang mendorong tiga periode, yang nanti akan menimbulkan bentukan politik lebih erat," katanya.

"Politik rusak, ekonomi rusak. Sehingga seorang Soekarno pun tidak mampu menahan, apalagi cuma pemimpin kelas jauh di bawahnya,” tandasnya.