Usul PDIP Agar Pemerintah Bisa Bayar Utang: Genjot Belanja Berkualitas Dan Kurangi Kebocoran Anggaran

Sebabnya, PDIP melihat satu solusi praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayarkan utang tahun 2020 yang disebabkan pelebaran defisit anggaran hingga Rp. 947,7 triliun atau 6,14 persen.

Defisit tersebut disebabkan realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp.2.595,48 triliun.
 
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menjelaskan, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran anggaran pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan cara itu, Hendrawan melihat potensi pendapatan negara bisa cukup besar, sehingga utang yang tercatat pada tahun lalu bisa mulai dibayarkan.

"Sekarang prinsip utama kita adalah meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran. Bila ini bisa dilakukan, efektivitas belanja akan meningkat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi," ujar Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Selain itu,Hendrawan juga berharap pemerintah bisa menemukan solusi praktis lainnya untuk menjungkit perekonomian dalam negeri, agar bisa menambal utang yang ada.

Sebagai contoh, ia meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat dan termasuk industri di berbagai sektor yang terdampak.

"Alternatif utang adalah pajak. Jadi pajak harus digenjot. Namun dalam kondisi begini, penerimaan pajak juga melemah," tuturnya.

Karena itu, Hendrawan lebih cendrung menyarankan pemerintah untuk memilah-milah belanja. Di mana baiknya, belanja yang tidak begitu penting bisa diperkecil, walaupun dampaknya bakal memukul sektor riil,"

"Dan tidak mendukung strategi mengatasi resesi. Ya serba susah memang," tandasnya.