PDIP: Vaksinasi Jabar Lamban, Gubernurnya Tak Punya Sense Of Crisis

Pemprov Jabar pun didorong untuk melakukan terobosan untuk mempercepat vaksinasi, mengingat pemerintah pusat telah mengeluarkan banyak anggaran dalam pendistribusian vaksin.

"Problem utama pemerintah adalah vaksinasi. Jadi tidak ada terobosan dari pemerintah terkait vaksinasi terutama pemerintah daerah. Yang paling payah ini pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksinasi," kata Sekretaris F-PDIP DPRD Jabar, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, Rabu (23/6).

Yunandar melihat, tidak adanya percepatan vaksinasi membuat Jawa Barat masuk sepuluh besar wilayah yang cepat melakukan vaksinasi.

"Itu sebenarnya yang membuat terganggu, gubernur malah ngurusin hal-hal lain, sementara vaksinasi keteteran," lanjutnya.

Ia mengaku telah berulang kali berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar membahas apa yang menjadi hambatan pelaksanaan vaksinasi. Jika anggaran yang menjadi hambatan, nantinya akan disesuaikan di APBD perubahan.

"Anggaran untuk monumen itu geser saja untuk vaksinasi. Bagaimana caranya supaya vaksinasi dipercepat, ini kan malah ngurusin monumen. Itu aneh, tidak ada sense of crisis," kritiknya diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Di samping itu, imbuh Yunandar, program vaksinasi sebenarnya merupakan kepentingan bagi rakyat, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Hal tersebut ditambah kasus puluhan pegawai di Gedung Sate terpapar Covid-19.

"Itu menunjukkan ketidakpedulian dengan yang dilakukan selama ini," tandasnya.