RS Keteteran, Indef Minta Pemerintah Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Tekan Kasus Covid-19

Itu adalah usulan yang disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menanggapi angka kasus positif Covid-19 yang pada Kamis kemarin (24/6) mencapai rekor tertinggi karena bertambah hingga 20.574 kasus.

"Kalau begini terus rumah sakit sekarang sudah enggak mampu nampung, dibiarkan. Sementara ekonomi masih berjalan," ujar Tauhid saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Sebagi contoh, Tauhid menyinggu kejadian lonjakan pasien positif Covid-19 yang ada di Kota Bekasi, yang menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi kehabisan ruang isolasi dan mengakibatkan pasien skrining Covid-19 dirawat di pelataran trotoar parkiran RS.

"Kita ini kan lebaran bulan Mei, kemungkinan sampai Juni akhir masih belum puncak. Artinya kami khawatir ini belum puncaknya. Maka harusnya lebih ketat atau lebih drastis kebutuhannya dari tahun lalu," imbuhnya.

Maka dari itu, Tauhid meminta pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dahulu ketimbang ekonomi. Bahkan, ia menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi cerita tahun 2021 ada pemulihan ekonomi melihat ada lonjakan drastis Covid-19.

"Kalau saya bilang sih ini gelombang kedua. Ini kan kenaikannya jauh lebih dahsyat kenaikan (per harinya). Dan kita enggak tau ini selesai kalau strateginya masih seperti ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Tauhid menekankan realokasi dan refocusing anggaran harus segera diputuskan pemerintah. Karena, dalam proses klaim pencairan pendanaan penanganan Covid-19 seringkali membutuhkan proses birokrasi yang cukup memakan waktu, sehingga baik RS maupun Pemda akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang diperlukan mendesak.

"Kan sudah ada planning-nya, sudah ada perencanaan untuk sektor lain, mereka untuk mengubah itu persetujuannya DPRD untuk daerah, dan masalahnya skenarionya sekarang pemulihan. Nah mau enggak sektor-sektor lain dikurangi?" tanya Tauhid.

"Ya pemerintah harus melakukan pembahasan di internal, ini harus realokasi anggaran nih," tandasnya.