Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Gerindra: Anies Baswedan Bisa Dikenang Sejarah Jika Lakukan Lockdown

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Minggu, 27 Juni 2021, 13:31 WIB
Gerindra: Anies Baswedan Bisa Dikenang Sejarah Jika Lakukan Lockdown
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net
Angka penularan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta meningkat tajam. Setidaknya ada 9 ribu lebih orang yang dinyatakan positif terinfeksi pandemi Covid-19 per tanggal 26 Juni 2021.

Politisi Partai Gerindra Kamrussamad mempertanyakan jumlah testing yang dilakukan pemerintah dan berapa persen angka positive rate PCR test.

"Kebijakan pemerintah yang bertahan di tengah peningkatan Covid-19 berupa pemberlakuan PPKM Mikro semakin dipertanyakan,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).

Dia menambahkan jika kenaikan masih gradual, sumbernya masih menjadi klaster kerumunan, restoran, mall, perkantoran, kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan.

"Tapi jika klasternya sudah menjadi klaster keluarga, klaster RT, maka lockdown adalah kebijakan penyelamatan nyawa rakyat. Apakah Gubernur Anies berani? Jika iya maka Gubernur Anies akan dikenang oleh sejarah,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI dapil DKI Jakarta ini menyampaikan PPKM Mikro tidak mampu menekan lonjakan pandemi Covid-19 yang sudah mulai mengganas saat ini di Indonesia.

"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika kebijakan PPKM Mikro dipertahankan di tengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual,” tegasnya.

WHO telah menetapkan Indonesia Level A1 High Risk Country. Kamrussamad mengatakan semua orang mengetahu bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga  kunjungan wisman atau investor asing setelah Bali, Kepri.

"Sementara untuk saran ke pemerintah ousat, kamrussamad mengatakan tidak ada saran apalagi imbauan karena nampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi pemikiran selamatkan nyawa rakyat dari sejumlah Menteri yang juga Pembantu Presiden,” katanya.

"Harusnya kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi,” tutup Kamrussamad.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA