Terbelah Menjadi Dua Faksi, Kadin Jakarta Pastikan Penetapan Arsjad Rasjid Bukan Intervensi Pemerintah

Hal ini diungkapkan Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, setelah mengetahui ada isu yang beredar tentang kesan intervensi atau campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan Munas Kadin di Kendari Sulawesi Tenggara itu.

Diana menjelaskan, dipindahkannya lokasi Munas yang semula di Bali menjadi di Kendari Sulawesi Tenggara bukan karena hal yang tidak kondusif, melainkan semata-mata karena alasan pandemi Covid-19.

Katanya, tingkat penyebaran virus SARS-CoV-2 di Kendari relatif lebih rendah dan terkendali ketimbang di Bali.

"Walaupun pemilihan ketua umum Kadin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, Kadin tetap akan menyelenggarakan Munas sesuai dengan AD/ART," jelas Diana dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6).

Diana juga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo melihat hal-hal yang tidak kondusif dimasa pandemi jika munas Kadin tetap dilaksanakan di Pulau Dewata Bali. Sehingga, beberapa hari lalu Kepala Negara memanggil Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani dan dua calon ketua umum, yaitu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

"Dengan menyertakan dua caketum, mungkin pada saat dipanggil oleh presiden, ada hal-hal yang didiskusikan dan mungkin itu adalah pilihan terbaik menurut Presiden Joko Widodo untuk kepentingan bangsa," paparnya.

Terkait adanya dua kubu yang berseberangan dalam kepengurusan Kadin periode 2021-2025, Diana tetap optimis jika roda organisasi maupun perekonomian akan berjalan lebih baik, mengingat Kadin nantinya akan menjadi representasi dari seluruh pengusaha di Indonesia, dan diharapkan membuat perekonomian dalam negeri bangkit kembali.

Dengan visi misi inklusif dan kolaboratif yang digaungkan oleh Arsjad Rasid sebagai ketua umum Kadin yang baru, Diana Dewi optimis Kadin daerah yang tersebar diberbagai provinsi dapat diberdayakan kembali.

"Dengan visi misi inklusif dan kolaboratif yang digaungkan oleh Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin yang baru, saya optimis Kadin daerah yang tersebar diberbagai provinsi dapat diberdayakan kembali," tambahnya.

Senada dengan Diana, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Wisnu Wahyudin Pettalolo mengungkapkan, silang pendapat mengenai lokasi Munas baik di Bali seperti yang diminta kubu Anindya Bakrie, maupun Kendari seperti yang diminta kubu Arsjad, merupakan hal biasa dalam alam demokrasi.

"Bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada budaya demokrasi yang dewasa dan cerdas, bagaimana pun sosok Arsjad maupun Anindya, keduanya adalah harapan bangsa untuk memajukan Kadin kedepannya," ungkap Wisnu yang juga sebagai Sekjen di DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo.

Dengan adanya dua kubu yang berseberangan dalam kepengurusan Kadin periode 2021-2025, Wisnu menegaskan agar semua pihak duduk bersama, saling menimbang seperti apa dan bagaimana roda organisasi Kadin kedepannya.

"Bagaimanapun kita dan para pihak yang berseberangan ada dalam satu wadah yang bernama KADIN yang merupakan wadah dari berbagai dunia usaha dan industri. Untuk hajat 5 tahun kedepan tentu proses komunikasi harus dijalankan," tutup Wisnu.