Jokowi Singgung Tata Krama Mengkritik, Pengamat: Soeharto Juga Sering Bilang Begitu

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga bahkan menilai tidak ada yang istimewa dari respon Jokowi tersebut.

“Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu (30/6).

Menurutnya, di negara demokrasi, seperti Indonesia, kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh negara. Karena itu, dia menilai normal saja jika Jokowi mengatakan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi.

"Justru akan aneh kalau Jokowi mengatakan sebaliknya. Jokowi malah akan dinilai keluar dari koridor negara demokrasi," katanya.

Jamiluddin menambahkan, peringatan Jokowi yang menyinggung masalah budaya tata krama dan nilai sopan santun atas kritikan BEM UI tersebut juga sudah kerap disampaikan presiden sebelumnya.

"Soeharto termasuk yang sering menyatakan hal itu dalam berbagai kesempatan," cetusnya.

Masalahnya, kata Jamiluddin, ukuran tata krama dan nilai sopan santun yang dimaksudkan Jokowi juga tidak serta merta sama untuk semua etnis di Indonesia. Misalnya, menurut etnis batak atau Minang, belum tentu sopan menurut etnis Jawa.

"Jangan sampai seseorang merasa sikap dan perilakunya masih pada koridor demokrasi, tapi pihak lain menilainya sudah tidak sesuai dengan tata krama dan nilai sopan santun. Hal ini tentu tidak baik bagi kemajuan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Jokowi sebelumnya menanggapi kritikan BEM UI bukanlah kritikan yang pertama kali ia terima. Dikatakan, ada yang bilang kelemar-kelemer, plonga-plongo, otoriter hingga bebek lumpuh.

Atas dasar itu, Jokowi mengingatkan tentang prinisip sopan santun yang menjadi budaya berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan harus diperhatikan dalam hal sosial.

"Tapi perlu diingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja," ujar Jokowi saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/6) kemarin.