Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Ketua Komisi V Yakin Keputusan Tidak Tutup Perbatasan Sudah Didasarkan Pada Data

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 02 Juli 2021, 13:25 WIB
Ketua Komisi V Yakin Keputusan Tidak Tutup Perbatasan Sudah Didasarkan Pada Data
Ketua Komisi V DPR RI Lazarus/Net
rmol news logo Langkah pemerintah tidak menutup gerbang perbatasan Indonesia di tengah melonjaknya angka korban positif pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah menuai kritik pedas dari masyarakat. Apalagi pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Namun demikian, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menilai bahwa perlu atau tidaknya menutup pintu masuk ke Indonesia harus didasarkan data lengkap penyebaran pandemi Covid-19.

Khususnya, sejauh mana perpindahan orang lewat darat, laut, dan udara bisa memungkinkan terjadinya penyebaran.

“Sebetulnya data di pemerintah itu kan lengkap, semua terukur, bahwa semua itu data, semua kebijakan diambil, pasti basisnya data,” ucap Lazarus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai jika harus menutup, maka perlu dilihat data di lapangan angka penyebaran Covid-19 terjadi karena masuknya WNA ke Indonesia atau domestik yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi menjadi penyebab meluasnya penyebaran pandemi atau tidak.

“Kalau kita buka terjadi penyebaran, kalau tidak terjadi penyebaran enggak usah ditutup,” tegasnya.

Menurut Lazarus, bagaimanapun jika ada yang ditutup pasti ada yang terganggu. Termasuk roda ekonomi akan terganggu.

Padahal, sambungnya, Indonesia sedang coba menyeimbangkan bagaimana kebijakan yang diambil seminimal mungkin dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

Baginya yang menjadi persoalan adalah sudah sejauh mana pemerintah menghimpun data yang ada, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa tepat sasaran.

"PPKM Darurat ini pasti kan tujuannya menekan penyebaran Covid-19 ini kan, kalau itu tujuan utamanya tinggal dilihat,” katanya.

Jika fokus pemerintah untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19, lanjut Lazarus, maka mau tidak mau pemerintah perlu untuk menutup jalur perbatasan dan pintu masuk ke Indonesia.

“Apa boleh buat kalau kita harus menutup penerbangan misalnya gitu, jalur mana? Merah ke hijau misalnya, atau merah ke kuning atau apalah gitu, kalau itu bisa menekan ya tutup, “tegasnya.

Dia menambahkan selama pengamatannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 ini sangat ambigu, sehingga terkesan tidak sigap dalam menangani virus berbahaya dari Wuhan, China tersebut.

“Dari dulu kita kan ambigu itu saya bilang, karena ambigu ini ya sudahlah mengalir saja,” tutupnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA