Sebab, hal ini sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup warga yang terpapar Covid.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto, terkait persoalan yang mencuat beberapa hari belakangan ini.
"Kita mendukung pemerintah menindak para spekulan. Jangan ada yang memanfaatkan situasi darurat ini untuk mengambil keuntungan," tegasnya, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut, Senin (5/7).
Hendro yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menjelaskan, aksi para spekulan yang ingin meraup keuntungan di tengah pemberlakuan PPKM Mikro Darurat merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap Indonesia yang sedang bersusah payah keluar dari berbagai masalah akibat Covid-19.
Karena itu, perusahaan-perusahaan farmasi yang terlibat dalam upaya meraup keuntungan dalam situasi ini sangat wajar diberi sanksi berat.
"Spekulan atau pengusaha yang nakal itu langsung saja diproses secara hukum dan dicabut izin usahanya, sehingga memberikan
shock therapy bagi mereka yang berbuat macam-macam dan merugikan masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, Hendro berharap pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah benar-benar membuat kebijakan yang tepat dalam rangka penerapan PPKM Mikro Darurat.
Koordinasi antara pusat dan daerah penting disampaikan kepada masyarakat agar memahami terkait pemberlakuan kebijakan tersebut.
"Sekarang kan masyarakat serbabingung, sebab pusat sepertinya tidak punya skema
contigency plan jika kekurangan obat. Termasuk soal bantuan kepada masyarakat atas pemberlakuan PPKM Mikro Darurat misalnya. Hal ini juga terjadi di Sumut. Kita butuh penjelasan soal kesiapan termasuk perencanaan jika harus melaksanakan itu," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: