Siap Maju Pilkada, Ketum Partai Aceh Buka Lebar Peluang Koalisi

“Siap-siap, untuk wakil semua masih kemungkinan untuk berkoalisi,” kata Mualem, sapaan akrabnya, usai acara milad Partai Aceh ke-14 di Kantor Pusat Partai Aceh, Rabu (7/7).

Pencalonan Mualem sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada mendatang memang sudah menjadi keputusan Partai Aceh.

Menurut Mualem, penundaan Pilkada di Aceh dari 2022 menjadi 2024 menjadi kewenangan pemerintahan Aceh dan pemerintah pusat.

“Kami tetap pendirian di Undang-Undang Pemerintah Aceh. Tetap lima tahun sekali, sesuai amanah MoU Helsinki,” ujar Mualem, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Menurut Mualem, seandainya Pilkada diamantkan kepada Partai Aceh, pasti akan meminta sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Di samping itu, Mualem mengkritik roda pemerintahan Aceh saat ini yang seperti berjalan di tempat. Tidak ada perubahan apapun dalam upaya mensejahterakan rakyat.

“Harapannya Aceh lebih mkmur, bermartabat, lebih maju,” tambahnya.

Mualem juga menilai realisasi Anggaran Perencanaan dan Belanja Aceh (APBA) yang masih minim karena pemerintahan tidak bisa mengelola anggaran.

“Anggaran APBA hanya berjalan 12 persen, itulah goblok. Tidak ada yang dinikmati oleh masyarakat,” jelasnya.

Ditegaskan Mualem, akibatnya Aceh sangat merugi. Padahal dengan dana APBA tersebut, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan. Namun anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik.

“Ke mana uang kita? Seperti yang dibilang penceramah kita tadi, bodoh di atas bodoh,” tutup Mualem.