PDIP: Daripada Kritik Tanpa Alamat Jelas, Mahasiswa Lebih Baik Perbanyak Diskusi Bergizi

Bukan malah kreatif dalam menggunakan istilah dalam bahasa asing.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, menanggapi julukan yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) bagi beberapa pejabat negara.

Kritikan itu diunggah melalui Instagram resmi BEM Unnes. Dalam kritikannya itu, Ketua DPR RI Puan Maharani diberi julukan "Queen of Ghosting" sementara Wakil Presiden Maruf Amin dapat gelar "King of Silent".

Julukan itu terinspirasi kritikan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo yang disebut sebagai "King of Lips Service".

Dikatakan Alex, apa yang dipersoalkan BEM Unnes seperti UU Cipta Kerja sebetulnya adalah buah dari proses yang sangat panjang, sejak tahap sosialisasi hingga disahkan pada periode lalu.

“Dari UU yang dipersoalkan, hanya UU Cipta Kerja yang dibahas dan disahkan DPR RI periode 2019-2024 ini. Terkait UU Cipta kerja ini, DPR RI sudah melalui sosialiasi dan proses yang amat panjang serta cermat,” tegas Alex kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/7).

Lanjut Alex, terkait Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), posisinya saat ini sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.

Sementara, Revisi UU KPK juga terjadi di periode DPR sebelumnya. Sedangkan, UU Minerba yang juga dikritik, merupakan pengalihan pembahasan dari periode sebelumnya.    

“Daripada melayangkan kritik tanpa alamat yang jelas, lebih baik mahasiswa memperbanyak diskusi 'bergizi' dan meningkatkan kualitas literasi,” tandasnya.