Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata merespons opini publik terkait pengajuan keberatan keputusan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.
Sejak tanggal 30 Juni 2021, KPK telah telah memberi jawaban lengkap dan jelas mengenai alasan KPK tidak memenuhi permintaan mencabut atau membatalkan Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK dalam rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Menurut Alex, berita acara tersebut memuat kesepakatan secara umum terkait tindak lanjut bagi pegawai yang lulus TWK, pegawai yang akan mengikuti diklat bela negara, hingga pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat.
Berita Acara tersebut merupakan kesepakatan Menpan RB, Menkum HAM, Pimpinan KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, serta Ketua KASN sesuai UU 5/2014 tentang ASN.
"Kementerian/lembaga tersebut adalah delegasi wewenang dari presiden untuk menyelenggarakan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN," jelas Alex kepada wartawan, Kamis (8/7).
Oleh karena itu, pimpinan KPK dua periode ini menegaskan bahwa rapat koordinasi dan seluruh rangkaian proses pegawai KPK menjadi ASN adalah implementasi terhadap ketaatan azas dan ketentuan perundangan yang berlaku.
"KPK memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi ke depan tetap akan dilakukan secara independen," kata Alex yang juga menjadi pimpinan KPK di era Agus Rahardjo.
Alex juga berharap, publik terus memberikan dukungan kepada KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia.
"Agar upaya bersama ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia," pungkas Alex.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Upaya pemberantasan korupsi akan tetap dilakukan secara independen meski pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berstatus aparatur sipil negara (ASN). 
BERITA TERKAIT: