Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher bahkan masih diizinkannya WNA masuk merupakan tanda pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan PPKM Darurat.
“Bagaimanana lonjakan kasus bisa dikendalikan jika potensi sumber penularan seperti masuknya WNA masih dibiarkan. PPKM Darurat seperti kebijakan setengah hati,“ kata Netty kepada wartawan, Jumat (9/7).
Izin masuk bagi WNA, kata Netty, dapat menimbulkan keraguan publik akan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Darurat.
"Mobilitas masyarakat di dalam negeri, termasuk untuk mencari nafkah keluarga, dibatasi. WFH seratus persen, sektor ekonomi non esensial pun dibatasi. Namun mengapa WNA malah dibiarkan masuk dengan alasan bekerja?†tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, kartu vaksin yang menjadi syarat diizinkannya WNA masuk, tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari penularan COVID-19. Di dalam negeri sendiri banyak yang sudah divaksin sampai tahap dua, tapi masih terpapar virus.
Vaksinasi, katanya, tidak lantas membuat orang yang sudah divaksin tidak dapat terpapar COVID-19.
“Jadi kalau dikatakan WNA boleh masuk karena mengantongi kartu vaksin, ini salah kaprah,†ujarnya.
Di Bali, sambung Netty, tingkat vaksinasi terbilang tinggi. Tapi justru Bali juga yang angka positifnya tinggi. Atas alasan itu juga dia mengkritisi wacana pemerintah terkait program pariwisata berbasis vaksin. Sebab tidak ada jaminan keamanan.
“Ingat pemerintah sudah menyampaikan bahwa varian baru itu berasal dan datang dari luar negeri, antara lain, India dan Inggris. Seharusnya ada kebijakan pelarangan masuknya WNA ke dalam negeri seperti yang dilakukan negara lain guna melindungi keselamatan rakyat," ujar Netty.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia telah melukai hati rakyat Indonesia yang sedang menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama tiga pekan. 
