Pemkab Tangerang Masifkan Penyekatan, Nekat Melanggar KTP Disita

Seperti yang dilakukan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, pihaknya melakukan penyekatan dengan mengedepankan upaya preventif, edukatif, tegas, dan humanis pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

"Pemkab Tangerang memiliki enam posko penyekatan dan pemantauan mulai dari ruas tol hingga wilayah perbatasan antarkabupaten. Jika ada masyarakat yang melanggar akan ditindak dengan penyitaan kartu administrasi kependudukan, seperti KTP sampai SIM," jelas Zaki Iskandar kepada wartawan, Sabtu (10/7).

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini berujar, pihaknya telah melakukan tahap sosialisasi terkait penerapan PPKM Darurat selama lima hari, terhitung mulai 3 Juli sampai 7 Juli 2021.

“Jika di awal penerapan PPKM Darurat ada yang melanggar, diberikan edukasi dan diminta memutar arah. Selanjutnya, baru kami tindak, ada juga posko pengadilan administatif kecil agar ada efek jera,” papar Zaki.

Selain itu, sesuai instruksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus digalakkan demi mewujudkan target herd immunity di tahun 2021.

“Vaksinasi terus kami jalankan agar 2 juta penduduk Kabupaten Tangerang tervaksinasi pada Desember 2021. Namun, kuota vaksin kita tidak banyak, jadi kami memprioritaskan lansia dan pelayan publik, termasuk mahasiswa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zaki juga mengajak seluruh Kader Partai Golkar menjadi lokomotif penggerak, mulai dari lingkungan keluarga. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus ada partisipasi dari seluruh stakeholder dan masyarakat luas untuk menghadapi pandemi.

“Mari kita menjadi agen pergerakan mulai dari lingkungan keluarga untuk menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, meminimalisir mobilitas, dan melaksanakan vaksinasi. Pandemi harus kita hadapi dan lawan bersama-sama,” tutupnya.