Vaksin Berbayar Seperti Cari Keuntungan Dengan Memeras Rakyat

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan tersebut sebagai cara mencari untung dari rakyat.

Menurutnya, vaksinasi sebagai upaya untuk mengatasi bencana nonalam seperti pandemi itu tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

"Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," tegas Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/7).

Anggota Komisi IX DPR ini mengakui bahwa kebijakan tersebut belum didiskusikan dengan DPR. Sebab, kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan.

"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk  individu," kata Netty.

Dia mengungkapkan, PP Permenkes RI Nomor 19/2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong.

"Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan," katanya.

Ditambahkan Netty, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi. Menurut dia, akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula soal mau antri atau tidak.

"Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang  dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," kata Netty.

Lebih lanjut, politikus PKS ini meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat dengan banderol.

"Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis perhari sudah tercapai? Apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai perusahaan sudah sesuai tujuan? Apakah laporan terkait KIPI sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti? Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut  berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru," tandasnya.