Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Efikasi Vaksin Sinovac Dipertanyakan, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Senin, 12 Juli 2021, 10:48 WIB
Efikasi Vaksin Sinovac Dipertanyakan, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro
rmol news logo Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya pemberitaan media asing yang menyebutkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia merupakan bukti kegagalan vaksin Sinovac yang merupakan buatan China.

"Hal itu mungkin yang membuat WHO baru di bulan Juni 2021 akhirnya mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Kejadian serupa di Thailand, otoritas kesehatan Thailand akhirnya memberikan vaksinasi booster dengan menggunakan Pfizer. Maka apakah ini jadi sebab banyaknya kasus positif dan korban meninggal pascavaksinasi?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Bahkan, Satyo pun curiga faktor efikasi vaksin Sinovac yang membuat pemerintah Indonesia berencana memberikan booster vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia dengan menggunakan vaksin Moderna.

"Ini juga jadi pertanyaan, kita jadi teringat ketika Indonesia gagal memberangkatkan calon jemaah Haji, apakah hal ini menjadi faktor? salah satunya adalah terkait syarat vaksinasi dengan vaksin tertentu? Banyak misterinya," jelas Satyo.

Sehingga, kata Satyo, pemerintah mesti terbuka terkait efikasi vaksin Sinovac berikut panduan pascavaksinasi kepada publik.

"Jika memang ada informasi gejala klinis setelah vaksinasi terkait periode aman dan efikasi vaksin bekerja secara optimal dan pemerintah juga mesti menjelaskan kepada masyarakat terkait opsi memborong vaksin Sinovac dengan telah menggunakan uang negara puluhan T (triliun rupiah) jika memang sudah melalui prosedur dan menilai rekomendasi para ahli epidemiolog dan ahli vaksin di dalam negeri," pungkas Satyo. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA