Ekonom senior Faisal Basri menyarankan agar pemerintah segera mengambil alih stok vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi mandiri.
"Untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yang sudah dan akan dibeli," kata Faisal Basri di akun Twitternya, Senin (12/7).
Di bawah kendali pemerintah, BUMN farmasi kemudian diplot menjadi operator vaksinasi untuk mempercepat target
herd immunity yang telah dicanangkan pemerintah.
Dalam pelaksanaan, nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu dilibatkan untuk mengaudit vaksinasi yang dioperatori oleh BUMN farmasi.
"Kalau audit BPK nantinya menemukan ada praktik
mark up, BUMN farmasi wajib kembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Kalau ada unsur pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Pemerintah pun diminta untuk belajar dari pengalaman sepanjang menangani pandemi Covid-19 yang sudah melanda sejak awal tahun 2020. Saat ini, yang harus menjadi fokus pemerintah adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia.
"Jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik. Jangan alihkan otoritas negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha (Kadin)," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: