Tujuan dua menteri itu di AS memang belum diketahui pasti. Ada yang menyebut tengah mencari investor, namun ada juga yang menilainya sedang plesiran.
"Kalau dua menteri jalan bersama ke luar negeri seharusnya mendapat izin dari presiden. Ada kemungkinan mereka berdua sedang ada tugas khusus dari presiden Joko Widodo," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, Kamis (15/7).
Untuk meminalkan spekulasi, sebaiknya jurubicara presiden dapat menjelaskan duduk persoalan dua menteri tersebut ada di AS. Bisa juga yang menjelaskannya pejabat humas dua kementerian tersebut.
Menurut Jamiluddin Ritonga, kalau keberangkatan dua menteri itu dalam rangka tugas negara dan sudah seizin presiden, tentu tak selayaknya mereka berdua dihujat. Tak sepatutnya juga mereka berdua diminta untuk mengundurkan diri sebagai menteri.
Namun, kalau keberadaan mereka bukan dalam tugas negara dan tidak seizin presiden, maka dua menteri tersebut memang tidak punya moral. Dua menteri itu sudah tidak layak dipertahankan dan sepatutnya dipecat dari kabinet Jokowi.
"Sungguh tidak sepatutnya, seorang menteri meninggalkan tanah air tanpa sepengetahuan presiden. Apalagi saat negara dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19, sudah seharusnya semua menteri mencurahkan perhatian untuk bersama-sama mengatasi kasus Covid-19," terang Jamiluddin Ritonga.
Jelas dia, menteri seperti itu tak memiliki
sense of crisis, yang seharusnya dimiliki setiap pejabat. Hanya memiliki
sense of crisis, memungkinkan seorang pemimpin memiliki empati terhadap rakyatnya.
"Jadi, menteri yang tak memiliki
sense of crisis dengan sendirinya tak layak menjadi pemimpin. Mereka ini sebaiknya secepatnya dipecat untuk digantikan menteri yang lebih kredibel dan punya
sense of crisis," ucap Jamiluddin Ritonga.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: