Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr. Ann Lindstrand tegas menyatakan bahwa seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Menurut Ann, semua orang harus bisa divaksinasi tanpa terikat kondisi ekonomi.
Pernyataan dari WHO ini membuat pengamat penerbangan Alvin Lie kini bertanya-tanya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pertanyaan itu seputar patokan aturan yang sebenarnya sedang diikuti pemerintah.
Pasalnya, saat rakyat ramai meminta agar gerbang perbatasan internasional ditutup, Kemkominfo dengan jumawa menyebut bahwa WHO tidak pernah memberi rekomendasi untuk penutupan gerbang.
Sementara di saat Indonesia WHO tidak memberi rekomendasi untuk vaksinasi berbayar, pemerintah melalui perusahaan plat merah justru berencana berbisnis vaksin dengan rakyat.
"WHO kritik program vaksinasi berbayar. Bagaimana nih Kemkominfo? Untuk tutup gerbang internasional tunggu instruksi WHO, sedangkan vaksinasi Berbayar nggak peduli kritik WHO?†tanyanya.
Kemkominfo sempat menegaskan bahwa alasan Indonesia tidak menutup gerbang perbatasan adalah karena tidak ada instruksi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Alvin Lie sendiri sudah menegaskan bahwa masalah penutupan perbatasan memang bukan bagian dari kewenangan WHO memberi instruksi. Kewenangan itu, sambungnya, merupakan bagian dari kebijakan tegas masing-masing negara.
“Jadi memang bukan ranah WHO. Itu kedaulatan masing-masing negara yang merasa berdaulat,†tegas mantan anggota Ombudsman RI itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Program vaksinasi berbayar yang disebut dengan program vaksinasi gotong royong individu tidak hanya mendapat tentangan dari dalam negeri, tapi juga dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
BERITA TERKAIT: