Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo memimpin langsung perpanjangan PPKM Darurat yang diperkirakan hingga Juli 2021.
“Idealnya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Jokowi mempunyai kewenangan luar biasa,†kata Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).
Kewenangan Presiden Joko Widodo dianggap mampu menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki bangsa dan negara untuk mengendalikan Covid-19 yang tidak terkendali ini. Jokowi juga seharusnya dapat mengatasi semua konsekuensi dari perpanjangan PPKM Darurat. Salah satunya semakin sulitnya sebagian besar rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangannya.
Untuk itu, menurut Jamil, Jokowi harus menggelontorkan bantuan pangan yang memadai setidaknya untuk dua bulan ke depan.
“Bantuan pangan ini mendesak diberikan sebagai kewajiban pemerintah dari memperpanjang PPKM Darurat,†tandasnya.
Jokowi juga harus mempercepat vaksinisasi untuk semua umur. Melalui percepatan vaksinasi ini diharapkan terjadi peningkatan imun mayoritas anak negeri, khususnya di Jawa dan Bali. Imun tubuh inilah yang paling ampuh menangkal virus Corona.
Selain itu, Jokowi harus memastikan protokol kesehatan dilaksanakan semua anak bangsa. Ketegasan untuk menegakan pelaksanaan protokol kesehatan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Untuk ini, komando paling tepat adalah Jokowi.
Semua itu akan berjalan baik bila 3 T (Testing, tracing, dan treatment) dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Perintah langsung dari Jokowi berpeluang beaar akan diikuti semua tenaga kesehatan yang menangani 3 T.
“Jadi, semua itu hanya dapat dilaksanakan dengan optimal kalau PPKM Darurat langsung dikomandoi Jokowi. Masalahnya, apa Jokowi mengambil over komando tersebut?†Jamiluddin menandaskan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai keputusan diperpanjangnya PPKM Darurat ini menandakan komando Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tidak berjalan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan tetap tingginya kasus Covid-19 di Jawa dan Bali. 
