Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Harus Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat 3-20 Juli

Sebab, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini sebelum menentukan langkah ke depan.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (17/7).

"Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar," ujar Puan Maharani.

Menurut Puan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini.

"Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya," ujar perempuan pertama yang menjadi ketua dewan ini.

Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. Misalnya, akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah ke depan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi.

Soal penyelamatan rakyat ini, Puan menilai masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

"Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang," tegas Puan.

Pasalnya, masih kata Puan, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.

"Di situasi seperti ini, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab," ucapnya.