Pemerintah Harus Pastikan Perpanjangan PPKM Darurat Sudah Disosialisasikan Dengan Baik

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, jika benar akan memperpanjang PPKM Darurat.

"Harus kita perhatikan adalah soal penerapan dari PPKM Darurat ini, katanya kemarin belum tersosialisasi dengan baik di awal itu," ujar Saleh dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Jalan Terjal PPKM Darurat" pada Sabtu (17/7).

Pada awal PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, Saleh melihat masyarakat dalam keadaan bingung membedakan kebijakan tersebut dengan PPKM Mikro yang berlaku sebelumnya.

"Karena keputusan menerapkan PPKM Darurat itu agak sedikit cepat, karena itu masyarakat belum sepenuhnya memahami apa bedanya PPKM Darurat dengan PPKM Mikro yang diterapka sebelumnya," jelasnya.

Akibatnya, lanjut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, saat PPKM Darurat diterapkan di hari pertama banyak memunculkan kerumunan, karena salah satu langkah yang dilakukan adalah penyekatan pergerakan masyarakat.

"Akhirnya kita lihat pada hari pertama dilaksanakan PPKM Darurat itu banyak sekali perdebatan di masyarakat, adanya penyekatan jalan yang menyebabkan kemacetan dan kemacetan menimbulkan kerumunan," tandasnya.

Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM Darurat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

Katanya, dalam Rapat Terbatas Jumat kemarin (16/7) Kepala Negara memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli.

Namun, keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Misalnya, terkait kesanggupan pemerintah menyediakan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak.

Maka dari itu, Muhadjir mengajak semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam memberikan bansos kepada masyarakat sekitarnya yang terdampak Covid-19.