Luhut Pandjaitan: Tidak Mudah Bagi Pemerintah Memutuskan PPKM Darurat

Demikian Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab wacana perpanjangan PPKM Darurat.

Luhut mengatakan, kesulitan pemerintah dalam memutuskan kelanjutan PPKM Darurat terletak pada misi utama yang ditetapkan, yaitu menghentikan transmisi virus Covid-19 varian Delta yang berasal dari India.

"Bukan pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini, di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta yang naik tinggi," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual tentang 'Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat', Sabtu (17/7).

Di sisi yang lain, Luhut menyebutkan petimbangan lain yang membuat pemerintah masih menimbang-nimbang memperpanjang PPKM Darurat.

"Di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan aktifitas dan mobilitas masyarakat," imbuhnya.

Menurut Luhut, penutupan pusat pembelanjaan dan pembatasan operasional rumah makan juga membawa dampak terhadap penurunan omset penjualan yang cukup signifikan.

"Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away, tentunya akan berpengaruh terhadap omzet suatu usaha atau pendapatan harian pedagang kecil," jelasnya.

Meskipun berat, lanjut Menko Kemaritiman dan Investasi ini, pemerintah mau tidak mau harus menerapkan PPKM Darurat untuk membatasi mobilitas dan aktifitas masyarakat di ruang publik, sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

"Pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini bisa diambil untuk menghentikan laju penyebaran varian Delta," pungkasnya.

Wacana perpanjangan PPKM Darurat mulanya diungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat sore (16/7).

Kata Muhadjir, Kepala Negara sudah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli ini, atau ditambah 11 hari dari ketetapan awal yaitu hingga tanggal 20 Juli.