Farah.ID
Farah.ID

Cegah Keluyuran Ke Luar Negeri, Nasir Djamil Sarankan Jokowi Beri Menteri Tanggung Jawab Urus Provinsi

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Minggu, 18 Juli 2021, 11:40 WIB
Cegah Keluyuran Ke Luar Negeri, Nasir Djamil Sarankan Jokowi Beri Menteri Tanggung Jawab Urus Provinsi
Anggota II DPR RI M. Nasir Djamil/Net
Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri yang berpergian ke luar negeri dalam situasi pandemi membuat anggota II DPR RI M. Nasir Djamil merasa heran.

Sebab lazimnya para menteri tidak bisa mendapatkan visa masuk dan pencairan anggaran manakala tidak mendapat izin dari presiden.

Secara tegas, politisi PKS itu meminta Presiden Joko Widodo tidak memberi izin para menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Selain menunjukkan tidak empati dengan situasi pandemi di dalam negeri, hal itu juga dinilai menghambur-hamburkan uang negara,” tegas Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Legislator asal Aceh ini mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi yang kian hari semakin meningkat, dibutuhkan soliditas para menteri guna membantu mayoritas rakyat kecil yang mengalami himpitan hidup akibat ekonominya terjepit. 

Atas dasar tersebut, kata Nasir, Presiden Jokowi dan para pembantunya diharapkan lebih fokus memastikan vaksinasi dan bantuan sembako kepada warga yang berhak menerimanya.

"Daripada izinkan menterinya ke luar negeri, mending Presiden beri tugas masing-masing menteri bertanggung jawab terhadap satu provinsi. Misalnya, Menteri Pariwisata bertangung jawab mengatasi pandemi di Bali, Menteri Koperasi bertanggung jawab di Jawa Barat, dan seterusnya,” katanya.

Politisi PKS ini mengaku heran dengan para pembantu Jokowi yang keluar negeri di saat kondisi negara saat ini sedang menangis rakyatnya lantaran banyaknya korban meninggal dunia akibat pandemi Covid-19.

“Kan aneh kalau kita sedang perang melawan Covid-19, eh ada  sejumlah menteri justru lenggang kangkung ke luar negeri,” ketusnya.

Menurutnya, adanya penugasan setiap menteri untuk bertanggung jawab kepada salah satu provinsi adalah bentuk bahwa pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat.

“Tidak sinkronnya pusat dan daerah serta sering  gonta-ganti kebijakan dalam penanganan Covid-19 adalah karena pusat merasa tidak memiliki daerah dan daerah juga sebaliknya,” tandasnya.

ARTIKEL LAINNYA