Akibat Kelalaian Pengelolanya, Aceh Kehilangan Orientasi Pembangunan Dan Jadi Provinsi Termiskin Di Sumatera

"Andai pemerintah Aceh taat azas pembangunan yaitu tetap berpegang pada RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) Aceh 2018-2022 bisa dipastikan Aceh tidak separah ini kondisinya," papar pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin (19/7).

Nasrul menjelaskan, secara umum ada enam indikator untuk mengukur kemiskinan yang terjadi. Yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahan.

Dari enam indikator tersebut, kata Nasrul, hanya pangan yang sejauh ini masih bertahan baik dan mampu mendukung dan menopang ekonomi daerah.

"Soal rumah misalnya, Pemerintah Aceh sama sekali tidak menjalankan visi dan misi Irwandi-Nova karena tidak mampu memenuhi target jumlah pembangunan 2018-2021 ini," ujar Nasrul.  

Sementara di bidang kesehatan, lanjut Nasrul, lebih dominan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga promotif dan preventi ketinggalan. Akibatnya masyarakat tidak teredukasi dengan baik temasuk dalam penanganan pandemi Coivid-19 di Aceh.

"Soal pendidikan juga kalau kita lihat dari capaian rata-rata siswa Aceh yang lulus masuk PTN pada 2021 ini juga masih pada urutan terbawah dari 8 provinsi di Sumatera," ungkapnya.

Nasrul menambahkan, indikator lain Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga minimnya nilai investasi langsung yang bersedia masuk ke Aceh sejak 2018-2021.

Meski demikian, tambah Nasrul, kondisi ini bisa dimaklumi lantaran secara nasional juga investasi langsung cenderung turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Soal air minum meski angkanya baru mencapai 70 persen warga Aceh yang mengakses air minum sehat tapi jika dibanding dengan anggaran yang ada serta potensi air yang besar di Aceh rasanya angka 70 persen tersebut merupakan capaian yang sangat kecil," ujar Nasrul.

Menurut Nasrul, status Aceh masih bertahan di posisi termiskin di Sumatera tak begitu mengherankan. Karena secara umum Pemerintah Aceh tidak mampu mengelola dana besar yang tersedia.

Nasrul mencontohkan, SiLPA tahun 2019 mencapai Rp 2,8 triliun dan tahun 2020 hampir Rp 4 Triliun. Besarnya SiLPA ini menandakan bahwa APBA yang selama ini menjadi stimulan utama pertumbuhan ekonomi Aceh malah tidak berfungsi.

Nasrul juga menyebutkan hal lain yang menunjukkan pemerintah Aceh belum mampu bekerja dengna baik. Yaitu beberapa departemen teknis di pusat yang mengelola DAK tidak menggunakan Bank Syariah sebagai lembaga penyalurnya, sehingga Aceh kehilangan potensi catatan uang puluhan triliun rupiah.

"Harusnya Gubernur dan jajarannya sejak awal sudah berkomunikasi dengan pusat tentang kewajiban departemen tersebut menggunakan Bank Syariah dalam transaksi DAK yang ada," pungkas Nasrul.