Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi bersyukur PPKM Darurat menurunkan angka kasus harian dan tingkat keterisian rumah sakit.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memberikan evaluasi PPKM Darurat tahap I. Ia menulai sebaiknya pemerintah menerapkan standar positivity rate sebagai acuan evaluasi PPKM.
Per 19 Juli, positivity rate masih sangat tinggi yakni 26,88 persen. Jauh di atas ambang nilai WHO sebesar 5 persen. Ditegaskan Mufida, penurunan kasus harian dalam tiga hari terakhir karena jumlah tes yang dilakukan juga berkurang.
"Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positivity rate sebagai acuan. Untuk BOR yang disebut menurun data Kemenkes per 19 Juli, 26 kab/kota masih di atas 91 persen," ujar dia dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/7).
"Bahkan dua kabupaten angka BOR-nya mencapai 100 persen. Hanya dua kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO 60 persen. Artinya angka BOR kita masih cukup tinggi," tambahnya.
Mufida tetap menghargai putusan perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli dan akan dievaluasi secara bertahap. Ia menyebut pembatasan sosial bagi warga harus segera dibarengi dengan cepat turunnya bantuan sosial bagi warga terdampak.
"Ingat masyarakat sudah menahan diri sejak 3 Juli. Baru ada bantuan sosial turun pekan terakhir PPKM Darurat jilid I. Jadi kalau Presiden menyebut ada Rp 55,21 triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu: segera cairkan untuk rakyat. Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar,†papar Legislator dari Fraksi PKS ini.
Ia juga meminta selama perpanjangan, perbaikan indikator sistem kesehatan juga dilakukan. Turunkan positivity rate, turunkan BOR, realisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien Isoman, kepastian persediaan oksigen bagi pasien Isoman maupun yang dirawat di RS.
Selain itu, Mufida meminta selama perpanjangan PPKM Darurat target 1-2 juta vaksinasi per hari harus direalisasikan. Selain 3T dan pemberian bansos, PR besar pemerintah saat ini adalah mencapai target vaksinasi nasional.
Dirinya berharap pada 2021 ini telah terbentuk kekebalan kelompok. Caranya hanya satu: agresivitas vaksinasi.
"Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi? Kami sebagai anggota Komisi IX dari PKS mendukung penuh proses vaksinasi ini," tegasnya.
"Jadi siapkan strategi dengan pelibatan semua unsur masyarakat. Kantor PKS di beberapa daerah juga menjadi tempat vaksinasi bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus lebih agresif lagi,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
PPKM Darurat resmi diperpanjang Presiden Joko Widodo hingga 25 Juli 2021. Jika jumlah kasus menurun, akan dilakukan pelonggaran secara bertahap mulai 26 Juli. 
_Ist.jpg)
