Legislator Jabar Ragukan Pikobar Bisa Dipahami Dan Diakses Masyarakat Desa

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto memperkirakan, masyarakat di pedesaan belum tentu memahami fungsi Pikobar. Selain itu, akses informasi maupun jaringan internet di banyak pedesaan belum maksimal.

Ia pun membeberkan sejumlah fitur di Pikobar yang menyajikan data dan informasi terkait sebaran serta pencegahan Covid-19 yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat di pedesaan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami masyarakat di perkotaan yang tidak menemui hambatan akses informasi maupun jaringan internet.

"Terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan. Permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar," kata Bambang, Kamis (22/7), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selain persoalan tersebut, imbuh Bambang, perihal akurasi data di aplikasi tersebut harus menjadi perhatian. Mulai dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus berpikir ulang mengenai program Pikobar. Evaluasi mengenai ketepatan pembaharuan data angka pasien harus dilakukan.

"Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu ke belakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa," jelasnya.

Bambang juga menyoroti kapasitas rumah sakit saat menampung pasien baik yang terpapar Covid-19 maupun pasien non-Covid. Bambang menegaskan, penanganan pasien jangan hanya terfokus pada pasien terpapar Covid-19 melainkan pasien non-Covid juga harus mendapatkan penanganganan yang sama baiknya.

"Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik pasien Covid-19 dan non-Covid, penanganan pasien non-Covid jangan dibiarkan," pungkasnya.