Mendes Minta Penyaluran BLT Dana Desa Didahulukan Untuk Korban Terdampak Covid-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Virtual Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/7).

Halim Iskandar menjelaskan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kategori warga yang merasakan dampak akibat pandemi Covid-19 harus terus di-update oleh kepala desa (kades) dan relawan Desa Lawan Covid-19.

"Jangan sampai ada warga desa yang terdampak (Covid-19), baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani," ujar Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (23/7).

Ia memastikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa.

Menurut Halim Iskandar, relaksasi tersebut memungkinkan BLT Dana Desa diberikan secara rapel. Ia berharap agar pemerintah daerah (pemda) dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.

"Kemarin-kemarin BLT Dana Desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung [dicairkan], untuk kemudian diberikan kepada KPM," tuturnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang. Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.

"Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan," ungkapnya.

Meski begitu, Halim Iskandar memastikan akan memprioritaskan warga yang terdampak Covid-19, misalnya kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya.

Maka dari itu, Kemndes PDTT akan terus memperhatikan Pendataan KPM BLT Dana Desa yang dilakukan oleh relawan Desa Lawan Covid-19 berbasis Rukun Tetangga (RT), yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

"Yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang enggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM. Sangat fleksibel sekali. Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” demikian Halim Iskandar.