Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Di tengah pandemi Covid-19, urusan kesehatan anak adalah persoalan serius yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

"PR besarnya bukan hanya Covid-19 yang menyasar anak, tapi juga sederet persoalan klasik seperti gizi buruk, pekerja anak, termasuk kekerasan terhadap anak yang belum terselesaikan," kata Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7).

Mufida mengurai, saat ini anak-anak Indonesia juga menjadi korban pandemi Covid-19. Data Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menunjukkan, sebanyak 12,6 persen anak-anak positif Covid-19.

"Artinya 1 dari 8 kasus Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Data ini juga dikonfirmasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang case fatality rate untuk pasien anak 3-5 persen dan paling banyak di dunia. Ini PR pertama yang prioritas dalam waktu dekat," papar Mufida.

Mengutip data UNICEF dalam laporan level Malnutrisi anak Indonesia 2021, Mufida mengungkap persoalan anak Indonesia adalah stunting, obesitas, hingga kekurangan nutrisi.

Diperkirakan ada 149,2 juta anak-anak yang mengalami stunting. Angka itu setara 22 persen anak-anak balita di dunia pada 2020. Jauh dari target pemerintah yang akan menurunkan hingga 14 persen.

Selain itu, ada 45,4 juta kekurangan nutrisi (wasting).UNICEF memprediksi jumlah anak-anak yang terdampak wasting sebetulnya 15 persen lebih banyak akibat Covid-19. Ada juga 38,9 juta anak mengalami kegemukan (overweight) akibat kebanyakan kalori dan kurangnya aktivitas.

"Ini masalah klasik yang semakin parah sejak pandemi, sebab fungsi Posyandu akhirnya tidak berjalan," tegasnya.

Hal lain yang disoroti adalah problem pekerja anak. Di Indonesia, kata dia, jumlah pekerja anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019.

Belum lagi soal kasus kekerasan terhadap anak yang diklaim juga meningkat sejak pandemi. Mengutip data Kementerian PPPA, ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Kekerasan ini berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang dan penelantaran.

Mufida menekankan, selani fokus pada persoalan penanganan Covid-19 pada anak, pemerintah bisa membagi fokus untuk mengurangi dampak persoalan anak yang masih menggunung.

"Kita harapkan lintas sektor kementerian bisa membagi fokus agar generasi kita ke depan tidak menjadi lost generation, apalagi ditambah pendidikan anak dipertaruhkan dengan sekolah masih tutup," tandasnya.