PPKM Level 4 Diperpanjang, PB PMII Desak Pemerintah Tindak Oknum Mafia Kesehatan

Selama PPKM Level 4 berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad Abdullah Syukri meminta pemerintah bersikap tegas dalam membuat aturan.

Kata Pria yang karib disapa Abe ini, jangan sampai kebijakan pemerintah justru membuat masyarakat risau dan bingung.

“Jangan sampai pemerintah bingung dalam mengambil sikap. Pada satu sisi pemerintah berusaha memprioritaskan aspek kesehatan agar menekan persebaran Covid-19, namun malah  pemerintah terlihat bingung,” demikian kata Abe, Senin (26/7).

Selain itu, Abe menjelaskan, seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat parsial. Terlebih terdapat daerah yang tidak menunjukkan kenaikan angka virus corona baru (Covid-19).

Sebab, analisa Abe kebijakan pemerintah akan berdampak pada banyak sektor.

“Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan PPKM secara parsial di setiap daerah yang berisiko mengalami kenaikan kasus Covid-19. Bukan menerapkan kebijakan PPKM secara general meliputi daerah yang bahkan tidak mengalami angka kenaikan kasus Covid-19,” tandas Gus Abe

Selain itu, Pria Magister Alumni Jerman ini juga meminta agar pemerintah menjaga kualias pengujian Covid-19. Hal ini bertujuan agar dapat dapat mendapatkan data yang akurat  dan mengetahui persebaran virus secara pasti.

“Pemerintah harus tetap menjaga kualitas dan kuantitas testing agar mengetahui resiko penyebaran pandemi Covid-19, ini bertujuan agar pemerintah mendapatkan data yang aktual dan faktual. Sehingga jika akan membuat kebijakan dapat akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan,” Imbuh Gus Abe.

Magister Ilmu Politik University of Duisburg Essen Jerman ini meminta kepada pemerintah agar melibatkan berbagai pihak seperti tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

Abe memandang, pelibatan itu penting untuk melakukan sosialisasi dampak positif vaksinasi dan memperkuat protokol kesehatan.

"Selain itu dengan komunikasi dengan berbagai pihak akan mempercepat proses vaksinasi di publik, sehingga dapat membentuk herd immunity, " sambung alumni Universitas Brawijaya ini.

Tidak hanya itu, Abe juga menekankan agar pemerintah perlu mempercepat penyaluran Bansos yang efektif dan tepat sasaran. Bahkan pemerintah harus menindak tegas mereka yang menyalahgunakan wewenang dalam situasi pandemi, terlebih mereka para mafia.

"Pemerintah harus tegas menindak oknum yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi, baik tindakan politisasi kesehatan. Seperti mafia obat, mafia bantuan, dan mafia kesehatan lainnya. Jangan sampai pemerintah lalai dan malah cenderung tidak tegas," pungkas pria kelahiran Buntet, Cirebon tersebut.