Terima Usulan Daerah, Mensos Tambah 5,9 Juta Penerima Kartu Sembako

Risma menerangkan, selama bulan Januari hingga bulan Juli ini pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan untuk menyesuaikan data yang sudah disinkronkan Kemensos dengan data kependudukan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri.

"Ini yang mereka (daerah) usulkan baru kurang lebih 5,9 juta (penerima BPNT), dan ada pula yang non eligible karena meninggal dan sebagainya. Kita minta kepala daerah untuk perbaiki di kemudian hari," ujar Risma dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).

Risma menyatakan, penambahan jumlah penerima BNPT atau kartu sembako ini disesuaikan kembali sejak dirinya ditunjuk menjadi Menteri Sosial, yaitu dengan mengacu UU 13/2011 tentang Fakir Miskin.

Penyesuaian data tersebut dilakukan Risma sejak Januari 2021, setelah dirinya menyerahkan data yang sudah disinkronkan Kemensos dengan Kemendagri ke daerah.

"Jadi usulan penerima bansos itu kita serahkan ke daerah. Jadi kami tidak melakukan verifikasi kembali. Jadi kami hanya cek, mencocokkan dengan data kependudukan. Ketika cocok maka kita terima," papar Risma.

"Jadi sesuai UU (13/2011) kita kembalikan ke daerah untuk verifikasi data. Jadi daerah yang berhak mengusulkan kepada kami," sambungnya.

Sebagai contoh, Risma menceritakan kejadian yang ia alami di lapangan saat proses pendistribusian bansos. Di mana, ada data penerima bansos yang dihapus.

"Ternyata setelah kita cek (pemerintah) daerah yang menghapus bukan kami yang menghapus. Jadi kita kembalikan sesuai amanat UU," tandasnya.

Terkait tambahan 5,9 juta kepala keluarga yang yang berhak menerima kartu sembako, Risma memastikan hal itu sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan adanya penambahan itu, ia menyebutkan total penerima kartu sembako bertambah, dari yang awalnya 18,8 juta kepala keluarga menjadi 24,7 juta.

"Jadi karena masih baru, menerimanya nanti di bulan Juli sampai dengan Desember," demikian Risma.