Pemerintah Daerah Mulai Cairkan APBD Untuk Bansos Covid-19 Sesuai Perintah Presiden

Arahan Presiden Joko Widodo ini sudah mulai dilaksanakan beberapa daerah berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) 15/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

Seperti di Jawa Barat, Pemprov telah mempercepat penyerapan Anggaran APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 Rp 1,1 triliun. Hingga Jumat lalu (23/7), realisasi anggaran penanganan Covid-19 sudah mencapai 17,58 persen atau Rp 204,5 miliar, termasuk untuk insentif tenaga kesehatan yang dianggarkan Rp 57,7 miliar.

"Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar, Nanin Hayani Adam, Senin (26/7).

Anggaran tersebut sebagian didapatkan dari pergeseran anggaran dengan menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.

Sementara untuk Kota Bandung, penyaluran bansos senilai Rp 500 ribu kepada warga terdampak PPKM darurat diklaim hampir mencapai 70 persen dari target sasaran sekitar 60 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kalau ini murni APBD, bukan dana pusat atau provinsi yang didistribusikan dana APBD tahun anggaran 2021. Kami sudah alokasikan Rp 30 miliar," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah meminta kabupaten dan kota di Sumsel untuk mempercepat penyaluran bansos.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, upaya ini sebagai langkah penanganan penyebaran Covid-19, termasuk penyediaan masker, APD dan vaksinasi. Selain itu, pihaknya bersama aparat mengajak dan mengingatkan tentang penggunaan anggaran, terutama terkait bansos.

“Kami meminta agar daerah mengoptimalkan anggaran sesuai aturan dan instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan penyaluran program perlindungan sosial, serta belanja modal terkait bansos untuk masyarakat,” tegasnya.