Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Tolak Fasilitas Isoman, Farah Puteri Nahlia: DPR Harus Merakyat, Bukan Menambah Beban Negara

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Jumat, 30 Juli 2021, 08:37 WIB
Tolak Fasilitas Isoman, Farah Puteri Nahlia: DPR Harus Merakyat, Bukan Menambah Beban Negara
Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia/Net
Di tengah kesulitan semua lapisan masyarakat terdampak pandemi, tidak etis jika kemudian wakil rakyat meminta fasilitas khusus untuk isolasi mandiri (isoman).

Begitu tegas anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia menanggapi pemberian fasilitas isoman gratis di hotel berbintang untuk anggota DPR, ASN dan tenaga ahli di lingkungan DPR yang terpapar Covid-19 dengan dan/atau tanpa gejala.

Fasilitas paket isoman hingga sembuh didapati cukup lengkap dari makan 3 kali sehari, konsultasi dokter, vitamin, swab PCR, hingga binatu.

Neng Farah, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa wakil rakyat hadir bukan hanya karena adanya kontrak sosial antara masyarakat di suatu wilayah. Namun lebih dari itu, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap kesepakatan agung dengan rakyat untuk menjaga dan mewujudkan keadilan sosial serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Akibat pandemi ini, pemerintah sedang mengalami kesulitan, sehingga seharusnya anggota DPR bisa lebih peka menempatkan kaki di sepatu masyarakat dan ikut andil membantu.

“Bukan malah menambah beban negara. Dewan Perwakilan Rakyat sudah selayaknya merakyat. Jadi jangan sampai keputusan yang dikeluarkan justru melukai perasaan mereka,” ujar politisi PAN ini kepada wartawan, Jumat (30/7).

Neng Farah yang mendengar berita fasilitas isoman dari media mengaku kaget. Seketika itu juga dia tegas menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR, karena tidak sesuai dengan makna Pancasila. Di mana amanah seharusnya melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Dia justru meminta agar anggota DPR, ASN dan tenaga ahli diperlakukan sama sejajar dengan masyarakat lain jika terpapar Covid-19.

Jika menginginkan fasilitas di luar dari yang negara sediakan, maka biaya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

“Kita sebagai wakil rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta. Apalagi demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah seharusnya lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi.

Sementara anggaran untuk fasilitas ini sebaiknya direalokasi untuk hal yang lebih krusial, sehingga dapat meringankan beban masyarakat seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity.

“Jadi jelas sikap saya menolak dengan tegas dan mendorong pembatalan rencana pemberian fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR,” tutupnya.

ARTIKEL LAINNYA