Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

KNPI Harap KPK Segera Periksa Haji Isam Soal Dugaan Suap Pejabat Pajak

LAPORAN: IDHAM ANHARI
  • Minggu, 01 Agustus 2021, 02:00 WIB
KNPI Harap KPK Segera Periksa Haji Isam Soal Dugaan Suap Pejabat Pajak
Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam/Net
Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengharapkan KPK segera memeriksa Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam usai disebut-sebut ada dalam pusaran kasus dugaan suap kepada pejabat pajak

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan, lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri harus berani memeriksa dugaan keterlibatan pengusaha beken asal Kalimantan Selatan ini dalam kasus tersebut.

"KPK jangan kalah sama pengusaha. KNPI yakin KPK dapat menyidik kasus tersebut dan segera menetapkan tersangka," ujar Haris dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/7).

Dikatakan Haris, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar yang diharapkan dapat menopang kebutuhan pembiayaan negara.

"Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir,” ujarnya.

DPP KNPI, kata Haris mendorong dan mendukung KPK serta aparat penegak hukum untuk memberantas semua pihak yang diduga melakukan penggelapan pajak. Pasalnya, hal tersebut tidak hanya merugikan negara namun juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Begitu banyak sektor yang bisa dibiayai oleh negara apabila wajib pajak khususnya perusahaan raksasa tertib dalam membayar pajak,” jelasnya.

“Kami berharap KPK jangan gentar menghadapi para mafia pajak, dan KNPI akan senantiasa berada di belakang KPK memberi support bahkan jika dibutuhkan KNPI secara kelembagaan bersedia secara aktif membantu kerja kerja penegakan hukum KPK,” bebernya.

Haris juga mendukung penuh langkah KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama yang merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Haji Isam di Tanah Bumbu. Haris meyakini, penyidik memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik rasuah di perusahaan tersebut.

“DPP KNPI berkeyakinan, KPK dipimpin Firli Bahuri dapat mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan,” demikian Haris.
EDITOR: IDHAM ANHARI

ARTIKEL LAINNYA