Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Anies Berlakukan Sertifikasi Vaksin Jadi Syarat Warga Jakarta Beraktivitas

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Minggu, 01 Agustus 2021, 16:29 WIB
Anies Berlakukan Sertifikasi Vaksin Jadi Syarat Warga Jakarta Beraktivitas
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Net
Vaksinasi virus corona baru (Covid-19) menjadi persyaratan administrasi bagi warga DKI Jakarta untuk bisa melakukan berbagai aktivitas.

Seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, persyaratan itu merupakan keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tujuannya, untuk mendata warga yang belum tervaksin agar bisa segera memperoleh vaksinasi.

Anies mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, warga tidak akan terkena sanksi administratif.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 A dan 13 B Peraturan Presiden (Perpres) 14/2021, sanksi yang diberlakukan adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan hingga sanksi sesuai ketentuan umum UU Wabah Penyakit Menular.

Anies menjelaskan, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan riset ilmiah di bidang medis dan didukung dengan fakta lapangan.

Di Jakarta, vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko keparahan dan risiko kematian akibat Covid-19.

"Dari 4,2 juta orang ber-KTP DKI Jakarta yang sudah divaksin minimal dosis pertama, hanya 2,3 persen yang tetap terinfeksi. Angkanya kecil sekali. Dan sebagian besar dari mereka yang terinfeksi ini, dari 2,3 persen itu, mereka tidak bergejala atau bergejala ringan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (31/7).

Sementara, dari 4,2 juta orang yang sudah divaksin tersebut, hanya 0,013 persen yang meninggal sesudah terpapar Covid-19, atau sekitar 13 kasus per 100 ribu penduduk.

Maka dari itu, jika dilihat dari yang sudah divaksin, case fatality rate atau tingkat kematian kasusnya menurun sampai kurang dari sepertiga dibandingkan mereka yang belum vaksin.

"Artinya bahwa mereka yang sudah divaksin risikonya terbukti di lapangan jauh lebih kecil, daripada mereka yang belum divaksin," kata Anies.

Meski demikian, Anies mengingatkan untuk tidak salah mengartikan dan menganggap kematian sekadar angka statistik.

Sebab, di balik setiap kematian, ada keluarga, ada saudara, teman yang kehilangan orang-orang yang dicintai dan bahkan kehilangan orang-orang yang diandalkan untuk menopang kehidupan keluarga.

"Setiap kematian adalah duka. Dan setiap kematian juga sesungguhnya adalah takdir Allah yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Itu sesuatu yang kita yakini," jelas Anies.

Merujuk pada data, kecepatan pemberian vaksin di Jakarta cukup tinggi, serta jangkauan yang sudah tervaksin mencapai 7,5 juta orang.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan di masyarakat, baik kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, budaya di Jakarta.

"Jadi, misalnya tukang cukur mau buka, boleh. Tapi tukang cukurnya vaksin dulu, dan yang mau cukur harus sudah vaksin. Warung, restoran mau buka, boleh. Tapi, karyawannya vaksin dulu. Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin," terang  Anies.

Begitu juga dengan kantor-kantor non-esensial, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, yang boleh buka jika sudah vaksin.

Sehingga, tahapan pembukaan diiringi dengan keharusan untuk melakukan vaksinasi pada semua pelakunya. Baik yang bekerja di tempat itu, maupun yang berkunjung.

Selanjutnya, syarat vaksin sebagai administrasi berkegiatan juga termasuk pada kegiatan keagamaan. Penyelenggaranya, maupun pesertanya, semua harus sudah melakukan vaksinasi.

"Bagaimana caranya untuk bisa memeriksa? Ada banyak cara, tapi salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Dengan aplikasi ini, langsung terlihat apakah Anda sudah divaksin, apakah sudah divaksin satu kali, apakah sudah divaksin dua kali, apakah Anda belum vaksin, itu langsung terlihat," tutur Anies.

Selain itu kata Anies, ada juga menggunakan SMS dari PeduliLindungi sebagai bukti vaksinasi. Juga ada sertifikasi digital dari Kementerian Kesehatan.

"Jadi banyak alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan status vaksinasinya," kata Anies.

Anies juga menguraikan, bagi warga yang baru sembuh dari Covid-19 dan belum bisa ikut vaksin, nanti tetap akan ada ketentuannya.

Ketentuannya, dengan membawa surat dari fasilitas kesehatan yang membuktikan sebagai penyintas Covid-19.

Ketentuan ini juga akan ada kelompok yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tertentu, cukup dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan sebagai buktinya.

Anies menekankan agar warga tidak menghindari divaksin, tidak memalsukan bukti, maupun berbohong.

Pemprov DKI, kata Anies akan menyiapkan berbagai anitisipasi untuk hal tersebut.

Ditegaskan oleh Anies bahwa vaksin aman dan efektif menurunkan risiko kematian.  Apalagi, untuk mendapatkan vaksin itu sangat mudah, serta gratis.

Mantan Mendikbud ini mengingatkan bahwa saat seseorang tidak divaksin, maka dapat membahayakan diri sendiri.

"Potensi penularan tetap ada dan kita ingin melindungi. Artinya, kalau ada kegiatan dan tetap tertular, Insya Allah risikonya kecil untuk terjadi kasus berat apalagi pemberatan, apalagi pada fatalitas," pungkas Anies.

ARTIKEL LAINNYA