Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, sejumlah daerah justru mengalami kekurangan vaksin.
"Dari kabupaten yang saya sudah dicek lewat Fraksi Nasdem di Samosir, Toba, dan Nias, mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?" ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8).
Berangkat dari kondisi tersebut, politisi Nasdem ini pun meminta kepada pemerintah terbuka soal keberadaan vaksin Covid-19 tersebut.
"Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana, dan berapa banyak? Jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," tanya Martin.
Selain itu, ia juga menyinggung aturan dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 16/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi. Dalam SE tersebut, mensyaratkan kartu vaksin minimal dosis pertama.
"Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi," tegas Martin.
Oleh karenanya, ia pun meminta pemerintah benar-benar serius dan transparan soal stok vaksin Covid-19. Hal tersebut penting agar program vaksinasi massal bisa berjalan maksimal seperti diperintahkan Presiden Joko Widodo.
"Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi, tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya tidak sampai ke daerah," pungkas Martin.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Stok vaksin Covid-19 yang diklaim masih tersisa 12 juta dosis yang belum terpakai berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
BERITA TERKAIT: