Heboh Prank 2 T Akidi Tio, AMPI Ajak Masyarakat Percayakan Proses Hukum ke Polisi

Ternyata sepekan berlalu sumbangan dengan angka fantastis yang pemberiannya disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru itu tak kunjung terealiasi.

Merespons sorotan publik itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Supardiono meminta masyarakat tidak membesar-besarkan masalah prank sumbangan Akidi Tio yang tak kunjung menjadi kenyataan.

Kader muda Golkar itu meminta publik menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Apakah benar sumbangan itu uangnya ada atau tidak.

Terkait bagaimana status hukum putri bungsu Akidi Tio, politisi muda yang karib disapa Dion ini mempercayakan pada polisi.

"Meminta kepada masyarakat tidak membesarkan masalah Akidi Tio, mendukung Polri melakukan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku," demikian kata Dion saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu petang (4/8).

Kata Dion, dalam situasi pandemi virus corona baru (Covid-19) ada yang lebih penting dari memperbincangkan uang Rp 2 triliun yang diklaim milik almarhum pengusaha asal Langsa, Aceh itu.

Hal pertama kata Wakil DPD Golkar Jambi itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, membangun solidaritas para dermawan untuk bersama-sama memerangi wabah Covid-19.

"Caranya melupakan dan tidak membesarkan masalah Akidi Tio. Kita berharap semoga para dermawan tanah air solid dan bersatu memerangi Covid-19," demikian kata Dion.

Kehebohan dugaan prank (penipuan) sumbangan Rp 2 triliun itu mulai heboh sejak Senin (26/7) lalu. Awalnya banyak pihak takjub dengan aksi kedermawanan keluarga asal Langsa yang bermukim di Palembang, Sumatera Selatan itu.

Namun sepekan berlalu, sumbangan itu tak kunjung terealisasi. Bahkan Heryanty harus bolak balik ke Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan.

Terakhir setelah Polda Sumsel berkirim surat ke PPATK, ternyata uang yang dimiliki tidak sesuai dengan nilai yang digembar-gemborkan akan disumbang pada masyarakat Sumsel.
 
Bahkan belakangn terungkap, Heryanty harus berurusan dengan Polda Metro Jaya karena dugaan penipuan terkait dengan proyek yang diklaim akan digarap di Istana Negara.