Kawal Kebijakan Penanganan Covid-19, Ini 5 Kritik Solutif dari Mahasiswa

Sejumlah kritik solutif pun diberikan perwakilan mahasiswa agar penanganan Covid-19 makin terarah dan maksimal. Terutama soal pelibatan aktif mahasiswa dalam program pemerintah.

"Pertama, perlunya peningkatan jumlah tracer yang bisa dilakukan dengan pelibatan mahasiswa dalam penambahan tenaga digital tracer," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Leon Alvinda Putra, yang mewakili Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM), BEM Universitas Airlangga (BEM Unair), dan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), melalui keterangannya, Kamis (5/8).

Kedua, lanjut Leon, pelibatan mahasiswa perlu dilengkapi dengan pembimbingan, perlindungan, dan apresiasi yang jelas. Serta pengintegrasian dengan program Kampus Merdeka untuk mengurangi beban akademik relawan.

Ketiga, adanya perbaikan koordinasi antara Dinas Kesehatan Daerah dan program relawan seperti Relawan Covid-19 (RECON).

Hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi relawan tracer yang belum dapat bekerja akibat belum ditempatkan oleh Dinas Kesehatan terkait di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Untuk itu, Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan relawan ini berjalan dengan baik.

"Keempat, perlunya standardisasi kualitas tracer di Puskesmas dengan pelatihan sumber daya manusia dan komunikasi kebijakan yang jelas. Agar tidak ada perbedaan standar tracing di lapangan," sambungnya.

Kemudian yang kelima, mahasiswa juga meminta perluasan akses testing gratis. Caranya, perbaiki dan lakukan contact tracing secara masif, sehingga testing gratis tepat sasaran dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang terpapar.

"BEM UI, BEM KM UGM, BEM Unair, dan KM ITB akan terus memberikan kritik solutif dalam mengawal implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah," tegas Leon.

Selain perwakilan mahasiswa, rapat koordinasi tersebut juga diikuti kementerian/lembaga terkait. Mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai pakar serta ahli lain, seperti Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), profesor dari beberapa universitas, termasuk ekonom Faisal Basri.