Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

PKS: Program Kemensos Belum Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat

LAPORAN: AGUS DWI
  • Jumat, 06 Agustus 2021, 01:47 WIB
PKS: Program Kemensos Belum Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, ikut menghadiri FGD yang diadakan Kementerian Sosial secara daring/Repro
Keberpihakan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, terhadap warga rentan dan miskin yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jadi pertanyaan besar yang diajukan anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos) secara daring, pada Rabu kemarin (4/8).

Dalam agenda yang dipimpin langsung oleh Mensos Risma itu, Bukhori menyampaikan secara langsung aspirasi maupun keluhan sejumlah warga yang terdampak akibat perpanjangan PPKM.

Politikus PKS itu menilai program Kemensos yang diharapkan menjadi solusi untuk meringankan beban warga, manfaatnya belum mampu dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat terdampak. Lantaran beberapa program masih menyimpan masalah dalam pengelolaan dan distribusinya.

“Bagaimana mungkin program Kemensos bisa sukses menyelesaikan masalah rakyat, sementara programnya sendiri masih dirundung masalah; carut marut DTKS yang belum tuntas hingga praktik pungli di tataran bawah. Sebenarnya hal ini bisa ditanggulangi jika saja Kemensos, dengan berbesar hati, intensif berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR supaya bisa kami bantu,” ujar Bukhori melalui keterangannya, Kamis (5/8).  

Politikus dapil Jateng 1 ini pun mengimbau Kemensos konsisten melibatkan DPR dalam menjalankan program eksisting hingga program baru yang berdampak luas di masyarakat.

Sebab, pelibatan DPR adalah keputusan tepat dan bijaksana lantaran aktivitas anggota dewan bersinggungan langsung dengan dinamika masyarakat di akar rumput.

“Perlu dipahami, pelibatan anggota DPR secara kolektif semata-mata untuk membantu Kemensos dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana tugas mulia ini sudah dimandatkan oleh Undang-Undang No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial kepada kementerian ini,” bebernya.

Selanjutnya, anggota Komisi Sosial ini mempertanyakan keputusan sepihak Kemensos terkait perpanjangan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR. Pasalnya, Kemensos dan Komisi VIII DPR tidak pernah membahas terkait rencana perpanjangan BST dalam rapat sebelumnya.

Ditambahkan Bukhori, konsultasi perlu dilakukan agar DPR bisa mengidentifikasi potensi kelemahan program pada sejumlah aspek seperti sumber anggaran, pola penyaluran, data alokasi sebaran, hingga potensi pungli di lapangan.

Sehingga manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat bisa diperoleh seutuhnya dengan cara bermartabat serta tepat sasaran.

Selain itu, Bukhori juga mengaku dirinya menerima sejumlah keluhan terkait distribusi BST maupun BPNT yang tidak adil di beberapa daerah. Pemicunya tak lain pola distribusi yang dinilai tidak memperhatikan jumlah populasi warga miskin terdampak di suatu wilayah, hingga munculnya tudingan motif politik terkait alokasi distribusi bansos yang timpang di beberapa wilayah.

“Kebijakan perpanjangan BST patut diapresiasi, di mana PKS sejak awal telah mendorong hal ini. Akan tetapi, sangat disayangkan Komisi VIII tidak pernah diajak bicara sebelumnya. Sebab kami perlu tahu darimana sumber anggarannya, berapa alokasi distribusi tiap daerah, serta pola penyalurannya. Akibatnya, kami menerima banyak komplain dari masyarakat hingga pemerintah daerah,” tutur Bukhori.

Sebab itu, Ketua DPP PKS ini meminta Menteri Sosial membeberkan data sebaran distribusi bansos BST maupun BP di setiap kota/kabupaten yang diluncurkan selama kebijakan PPKM kepada publik demi menghilangkan syak wasangka.
 
Lebih lanjut, anggota Baleg ini mengungkapkan, kendati UU No. 2 Tahun 2020 secara fakta hukum telah memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengesampingkan peran DPR dalam membahas anggaran terkait penanganan pandemi, namun secara etika bernegara, Presiden maupun Menteri Keuangan, bahkan tetap menganjurkan Kementerian/Lembaga untuk melibatkan DPR dalam pembahasannya, sambungnya.

“Begitupun dengan Kemensos yang tidak bisa serta merta mengabaikan kewenangan DPR dengan dalih UU Corona itu. Pasalnya, kewenangan kami dibentuk oleh UUD kemudian diperkuat dengan UU MD3. Ke depan, saya harap Mensos memiliki keseriusan untuk memperkuat hubungan kemitraan kita” pungkasnya.

Dalam FGD bertajuk “Peningkatan Sistem Aplikasi Penyaluran Bantuan Sosial” yang membahas sejumlah hal berkaitan dengan program Kemensos selama PPKM itu turut mengundang segenap anggota Komisi VIII DPR RI.
EDITOR: AGUS DWI

ARTIKEL LAINNYA