Dalam aspek politik, kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berjalan seimbang. Hal ini penting karena belakangan ini kekuasaan lembaga eksekutif makin menguat.
Demikian disampaikan Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra saat memberikan pengantar dalam peluncuran dan bincang buku
Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).
"Kita melihat seolah kembali ke zaman Orde Baru, di mana eksekutif itu terlalu kuat,
executive heavy (kekuasaan dominan berada di tangan presiden) itu kan dulu yang dikritik waktu zaman Pak Harto," kata Azyumardi Azra.
Pada era kepemimpinan Jokowi sekarang, dominasi kekuasaan kekuasaan atau
executive heavy kembali terjadi di era Jokowi. Saat ini, kekuasaan eksekutif begitu besar karena didukung oleh suatu koalisi politik yang juga besar.
"Nah sekarang kita lihat juga gejala seperti itu. Sehingga kemudian hampir tidak ada lagi
check and balance. Tidak ada lagi keseimbangan, tidak ada lagi koreksi, ini yang kita lihat sekarang ini," tuturnya.
"Sehingga apa pun yang diinginkan eksekutif tidak ada yang bisa ditolak. Perubahan UU; UU Minerba, UU KPK, dll," demikian Azyumardi Azra.
Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Pendiri Narasi Najwa Shihab. Adapun, Menko Polhukam Mahfud MD yang dijadwalkan hadir belum tampak dalam acara tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: