Begitu tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Millenial Mitra Polisi (DPP MMP) Romadhon Jasn kepada wartawan, Senin (9/8).
Menurutnya, kapolda justru memiliki niat baik untuk membantu masyarakat Sumsel yang sesungguhnya sangat membutuhkan dana di tengah situasi darurat pandemi.
"Niat kapolda baik kok, untuk apa dipersoalkan. Aneh kenapa hanya kapolda yang diminta mundur, padahal Gubernur Sumsel turut hadir menyaksikan pemberian donasi 2 triliun itu," ujarnya.
Baginya, tidak masuk akal mendesak kapolda mundur. Sebab yang dilakukan kapolda tak lain adalah wujud kepedulian dan rasa simpatinya terhadap masyarakat Sumsel yang dilanda krisis akibat wabah pandemi Covid- 19.
"Apa dasarnya mendesak Kapolda dicopot, itu ngawur dan tidak masuk akal. Kapolda tidak salah, justru beliau punya rasa empati dan peduli terhadap masyarakat Sumsel, makanya ketika ada orang berdonasi beliu menyambut dengan tangan terbuka," tegasnya
Romadhon juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tendensius sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta memperkeruh suasana.
Apalagi Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, meskipun sebenarnya beliau tidak salah tetapi seolah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas prank donasi Rp 2 triliun tersebut.
"Beliau telah mengklarifikasi dan meminta maaf walaupun pada dasarnya beliau tidak salah. Maka sebaiknya kita tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tendensius, itu bisa memperkeruh suasana," sambungnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Desakan sejumlah pihak agar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri mundur dari jabatannya disayangkan. Sebab, Kapolda tidak dalam posisi yang salah dalam polemik sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio. 
